Jakarta –
Melenyapkan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu sasaran utama Presiden Prabowo Subianto pada 2026. Target besar itulah yang membuat pemerintah memiliki badan penting mengurus konsep dan program percepatan pengentasan kemiskinan.
Itulah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Badan tersebut ditugaskan merancang rencana induk percepatan pengatasan kemiskinan.
Di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, BP Taskin merancang program pengentasan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menyalurkan bantuan sosial (bansos), namun mengangkat masyarakat kategori miskin ekstrem melalui banyak program.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Dengan berbagai intervensi program pemerintah yang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang efektif, maka kami berkeyakinan dalam jangka waktu 20 bulan dari sekarang, 2,35 juta jiwa kelompok miskin ekstrem itu akan bisa dientaskan,” kata dia kepada detikcom.
Dia mengakui, banyak tantangan yang harus dilalui pemerintah untuk mencapai cita-cita tersebut. Bersama detikcom, Budiman Sudjatmiko buka-bukaan strategi percepatan melenyapkan kemiskinan ekstrem dan tantangannya. Berikut petikan wawancara lengkapnya:
ADVERTISEMENT
Pak Budiman dikenal sebagai aktivis, bagaimana akhirnya terjun ke pemerintahan dan mendapatkan amanat langsung menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan?
Sebenarnya saya pernah membuat buku dulu, 2012 atau 2013, tentang anak-anak revolusi yang saya format dalam bentuk novel begitu ya. Justru isu kemiskinanlah yang pertama kali rasanya… ada dua sebenarnya isu yang paling memotivasi saya sejak kecil. Satu, paling malas melihat kemiskinan dan kebodohan.
Paling malas setiap orang kok bisa miskin dan tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dan juga kalau ada lihat orang tidak punya akses berilmu pengetahuan. Itu rasanya seiring deh itu, dari kecil ya, jauh sebelum mulai politik. Isu kemiskinan, kebodohan itu menjadi sesuatu yang membuat saya gelisah.
Tapi dalam perjalanannya, masih SD padahal, saya justru menemukan jawabannya pada politik. Ketika saya membaca biografi Bung Karno, yang bertemu dengan orang miskin di Bandung, bernama Marhaen di ITB. Kemudian itu menggerakkan dia untuk memahami bagaimana cara yang menolong si Marhaen ini merdeka dari kemiskinannya. Dan kemudian dia melihat Marhaen sebagai bangsa Indonesia terjajah juga ingin memerdekakan bangsanya.
Saya menemukan bahwa dari sosok yang kemudian saya kagumi yaitu Bung Karno, solusi kemiskinan dan kebodohan adalah politik. Nggak tahu kalau seandainya waktu itu saya nemunya buku tentang manajemen, atau buku entrepreneurship, mungkin saya akan berpikir, mungkin saya berpikir solusi mengatasi kemiskinan adalah dengan membangun perusahaan, misalnya, kerja ke bisnis.
Tapi ya takdir saya mengatakan bahwa karena saya mengakses pertama buku tentang politik dan tentang sejarah, jadi tiba-tiba saya kaitkan saja bahwa cara mengatasi kemiskinan dan kebodohan bangsa Indonesia seperti yang dicontohkan Bung Karno. Mungkin situasi di rumah saya, saya kan orang desa, di kota kecil, makanya kemudian stimulasinya, rangsangan pada kepala saya adalah melakukan tindakan politik.
Akhirnya dapat tugas untuk mengatasi kemiskinan. Apa yang Bapak pelajari selama ini mengenai kemiskinan?
Orang miskin itu tidak punya uang, tidak punya aset, tidak punya akses. Orang sejahtera itu punya uang, punya aset, dan punya akses. Bagi kami, tujuan BP Taskin adalah membuat orang Indonesia menjadi punya uang, punya aset, dan punya akses.
Uang kita tahu, uang cash, yang bisa dibelanjakan, liquid. Kedua, aset, aset apa? Rumah, tanah, aset dasar. Ada akses, akses itu adalah sesuatu untuk mengembangkan aset. Akses, akses adalah sesuatu untuk mengembangkan aset. Akses itu apa? Ilmu, pengetahuan, teknologi, itu akses. Artinya terhadap pendidikan.
Tidak punya uang akibat misalnya gaji yang rendah, tidak punya aset artinya tidak punya tanah atau tidak punya tanah digusur, sehingga tidak punya uang yang cukup, uang yang tidak cukup, asetnya hilang, tapi uang yang tidak cukup untuk kompensasinya. Akses, mungkin punya uang, punya tanah, tapi karena dia tidak punya akses ilmu pengetahuan, tidak punya akses teknologi, tidak punya akses pendidikan, tidak punya akses pasar, tidak punya akses social network, jaring sosial, sehingga uang dan asetnya tidak berkembang.
Jika dia tidak bisa mengakses pasar, mengakses pada ilmu pengetahuan, mengakses pada teknologi, sehingga kemudian involutif, ngubek di situ dengan tanah dan akses yang gini gitu aja. Lama-lama habis nih, tanahnya habis lama-lama karena tidak bisa dikembangin tanahnya, aset tanahnya tidak dikembangin karena tidak ada akses pada pasar, aset uangnya tidak bisa dikembangin.
Akhirnya dipakai untuk mengkonsumsi saja, sehingga tidak bisa dipakai untuk investasi, karena dia tidak punya ilmu pengetahuan bagaimana cara berinvestasi. Meskipun dia punya akses dan punya uang, tidak punya akses pada ilmu pengetahuan, pada jaringan perbankan, pada pasar, akhirnya dia susut juga. Itulah yang terjadi, tidak ada ilmu pengetahuan, akses, dia tidak berkembang, tidak berkembang.
Standar kemiskinan menurut BPS pada September 2024 adalah mereka yang berada di bawah Garis Kemiskinan atau kemampuan mengeluarkan biaya minimum per bulan sebesar Rp 595.242. Dimana Rp 443.433 dikeluarkan untuk kebutuhan makanan, dan Rp 151.809 untuk non makanan.
Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem BPS menggunakan standar Bank Dunia sebesar kira-kira Rp 391 ribu per kapita per bulan. Selain acuan tingkat pengeluaran bulanan, kemiskinan ekstrem juga merupakan kondisi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
Terkait pengentasan kemiskinan, apa bedanya tugas BP Taskin dengan Kementerian Sosial?
Pertama tugasnya (BP Taskin) adalah merancang rencana induk pengatasan kemiskinan ya 2024-2029 sedang kami susun. Kedua kita lakukan koordinasi pengawasan, pengendalian, sinkronisi, kerja-kerja Kementerian dan Lembaga dan bisa melakukan eksekusi bersama Kementerian dan Lembaga yang ada.
Dalam pertemuan kami dengan Kementerian Sosial, Kementerian Sosial meminta kami untuk mendorong graduasi, bukan sekedar membuat orang miskin ekstrem menjadi miskin dan kemudian menjadi wirausaha, itu tetap kerja sama dengan kita. Dengan BGN (Badan Pangan Nasional) kita sudah ketemu juga dalam program Makan Begizi Gratis. Kita akan mendorong pembentukan dapur-dapur di daerah 3T terluar, tertinggal, terdepan.
Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia cukup tinggi, menurut informasi dari Bank Dunia, rasio penduduk miskin nasional di angka 8,57% (September 2024) turun dibandingkan Maret 2024 9%. Bagaimana pemerintah memandang angka tersebut, adakah catatan yang dimiliki pemerintah terkait angka kemiskinan saat ini?
Pertama-tama saya ingin koreksi mengenai angka kemiskinan nasional sebesar 8,57% itu bukan data dari Bank Dunia, melainkan laporan BPS periode September 2024. Turun dari 9,03% pada Maret 2024. Sementara itu laporan terakhir dari BPS mengenai tingkat kemiskinan ekstrem adalah sebesar 0,83% pada Maret 2024.
BP Taskin memandang penurunan tingkat kemiskinan tersebut relatif baik, meskipun pemerintah harus kerja lebih keras lagi untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, karena adanya tantangan situasi perekonomian nasional hingga global yang berpotensi memicu munculnya sumber-sumber kemiskinan baru, baik karena disrupsi teknologi digital yang mengubah struktur lapangan kerja dan industri, maupun persaingan geopolitik dan geoekonomi yang berpengaruh pada lalu lintas bisnis dan perdagangan dunia.
Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026, waktunya hanya tinggal tahun depan. Apakah target tersebut realistis dengan berbagai tantangan dan kenaikan bahan pangan dan jasa di Indonesia?
Jika mengacu pada data terakhir mengenai tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,83% pada Maret 2024 atau setara dengan populasi 2,35 juta jiwa, maka target 0% kemiskinan ekstrem pada akhir 2026 masih realistis. (Caranya) dengan menciptakan entrepreneurship pemberdayaan ekonomi di beberapa sektor.
Dengan berbagai intervensi program pemerintah yang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang efektif, maka kami berkeyakinan dalam jangka waktu 20 bulan dari sekarang, 2,35 juta jiwa kelompok miskin ekstrem itu akan bisa dientaskan. BP Taskin akan bergerak cepat dan efektif untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak mencapai target tersebut.
Sebelumnya, target kemiskinan ekstrem 0% dicanangkan pada 2024, namun tidak tercapai. Dari BP Taskin apakah sudah mengetahui penyebab dari tidak tercapainya target tersebut? Apa saja tantangannya?
Target kemiskinan ekstrem 0% yang tadinya direncanakan tercapai pada akhir 2024 tidak tercapai, karena ada beberapa penyebab, antara lain, tantangan struktural ekonomi berupa perubahan lanskap lapangan kerja akibat disrupsi teknologi, membuat pekerjaan casual atau non formal semakin banyak.
(Kedua) Ketergantungan pada sektor primer, di mana masyarakat miskin ekstrem banyak bergantung pada pertanian tradisional atau nelayan skala kecil yang rentan gagal panen dan fluktuasi harga. (Ketiga) Keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar, terutama pada masyarakat di daerah 3T.
(Keempat) Dampak eksternal yang tidak terduga seperti perubahan iklim yang memicu beberapa bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, mengakibatkan munculnya kantung-kantung kemiskinan ekstrem baru. (Kelima) Pensasaran penerima manfaat jaminan dan perlindungan sosial perlu ditingkatkan akurasinya. (Keenam) Program pemberdayaan masyarakat perlu lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Untuk menurunkan angka kemiskinan ini tentu memerlukan anggaran guna menggerakkan berbagai program yang dimiliki pemerintah. Berapa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah?
APBN 2025 mengalokasikan anggaran hingga Rp 504,7 triliun untuk program-program jaminan dan perlindungan sosial, yang terbagi antara lain untuk, program-program seperti PKH dan BPNT di Kemensos sebesar hingga Rp 79,59 triliun. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga Rp 30 triliun. Alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan sekitar Rp 49 triliun. Program BLT Desa sekitar Rp 10,7 triliun. Subsidi Energi dan Non-Energi senilai hingga Rp 330 triliun.
Selama ini bantuan sosial menjadi salah satu cara yang diandalkan dalam membantu masyarakat miskin, namun langkah itu tidak menurunkan angka kemiskinan. Saat ini bansos pun tetap ada walaupun dalam uang tunai, bagaimana pemerintah memandang program tersebut? Mengapa tetap dipertahankan?
Kami merekomendasikan agar itu (bansos) hanya untuk yang ODGJ saja yang lansia saja. Kita utamanya adalah menciptakan entrepreneurship dari orang miskin. Pendekatan kita adalah pendekatan identifikasi investasi dan kolaborasi, bukan pendekatan afirmasi, advokasi dan proteksi. Bukan sekedar mengurangi beban orang miskin tapi melakukan industrialisasi yang memerdekakan rakyat miskin.
BP Taskin berkepentingan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan berbagai K/L maupun Pemerintah Daerah untuk kedua sasaran tersebut. Dalam hal pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Bansos, BP Taskin akan mendorong peningkatan akurasi penerima manfaat, sementara dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat miskin, BP Taskin akan mendorong terbentuknya kegiatan-kegiatan ekonomi dalam bentuk ekosistem pemberdayaan masyarakat miskin di 9 Sektor Industri.
Harapannya apa untuk ke depannya Indonesia terkait masalah kemiskinan?
Mungkin untuk Indonesia sendiri karena itu safety net, bansos (bantuan sosial) tidak dihilangkan. Jadi safety net adalah tempat supaya orang yang jatuh tidak terjebak ke tembok aspal, tapi ke trampolin. Jadi untuk ODGJ, lansia, maupun mereka kalau langsung aja jatuh ada pegangan, ada pelampung. Tapi kan hidup tidak harus di pelampung terus-menerus.
Selama ini kita banyak hidup di pelampung terus-menerus pelampungnya tidak dihilangkan. Tapi bukan itu menjadi menu pokoknya, menu pokoknya membuat orang yang sudah diselamatkan di pelampung tidak tenggelam ke dalam laut kemiskinan, dengan kita menjadikan perahu-perahunya.
Kita lagi menyusun konsep pemberdayaan ekonomi kewirausahaan sosial, ditambah lagi kewirausahaan sosial berbasis teknologi di perumahan, pangan, pendidikan, kesehatan, di transportasi macam-macam.
(ada/eds)
