Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpeluang untuk mencabut atau memodifikasi sebuah aturan. Hal ini sebagai bagian dari negosiasi Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Donald Trump terkait tarif impor resiprokal.
Sri Mulyani mengatakan pengalaman AS dalam negosiasi melihat aspek secara menyeluruh bukan hanya hambatan dalam bentuk tarif perdagangan, melainkan juga berbagai regulasi dan prosedur yang dianggap dapat menghambatnya.
“Dalam konteks ini tentu nanti kita akan lihat apakah regulasi ini apabila akan di-remove atau dimodifikasi baik untuk bisnis di Indonesia sendiri,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat (25/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani menyebut deregulasi ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya semata sebagai perlakuan spesial untuk AS.
“Deregulasi ini untuk mengurangi beban dan halangan-halangan bagi private sector untuk bisa berbisnis, jadi tidak ditujukan untuk satu negara seperti AS. Oleh karena itu nanti tim deregulasi dan substansi akan terus dibahas bersama Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” beber Sri Mulyani.
ADVERTISEMENT
“Sebagian ada di dalam kewenangan Kementerian Keuangan sehingga nanti kita akan terus bersama-sama dengan kementerian lain dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki dan membenahi berbagai regulasi tersebut,” tambah Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa tawaran Indonesia kepada AS untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil, yang sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional. Setidaknya ada lima manfaat yang dirancang untuk menjaga perimbangan yaitu:
Pertama, melalui kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional. Kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke AS khususnya dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia. Ketiga, deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan yang akan menciptakan lapangan pekerjaan.
Keempat, memperoleh nilai tambah dengan kerja sama supply chain atau rantai pasok industri strategis dan critical minerals. Kelima, akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang antara lain kesehatan, pertanian dan energi terbarukan (renewable energy).
(aid/rrd)
