Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap Indonesia telah menggelontorkan anggaran transisi energi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 610,12 triliun. Dana itu masuk dalam realisasi anggaran mitigasi perubahan iklim.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Boby Wahyu Hernawan mengatakan total anggaran itu merupakan realisasi sejak 2016 hingga 2023.
“Pemerintah Indonesia itu telah merealisasikan anggaran negara rata-rata Rp 76,3 triliun per tahun untuk aksi iklim yang setara dengan 3,2% dari APBN tiap tahunnya, dengan jumlah kumulatifnya sejak 2016 adalah Rp 610,12 triliun,” kata dia dalam agenda Kesiapan Dana Swasta Indonesia dalam Pembiayaan Iklim, di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Body menyebut, jika dibandingkan dengan kebutuhan dana total hingga 2030, Indonesia membutuhkan Rp 4.000 triliun. Artinya, yang digelontorkan baru 12,3% dari kebutuhan per tahun untuk anggaran mitigasi perubahan iklim.
Kebutuhan anggaran Indonesia untuk melakukan transisi energi beragam jumlahnya. Boby menyebut berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia membutuhkan hingga US$ 1 triliun atau setara Rp 16.816 triliun (kurs Rp 16.816) hingga 2060 untuk mencapai nol emisi karbon.
Sedangkan menurut Just Energy Transition Partnership (JETP) sampai 2030 Indonesia membutuhkan US$ 97,1 miliar dan US$ 580,3 miliar sampai dengan 2050. Meski begitu, Boby mengakui bahwa kapasitas ruang fiskal APBN sangat terbatas untuk memenuhi anggaran tersebut.
“Sementara tadi disampaikan kapasitas ruang fiskal APBN sangat berbatas dengan berbagai prioritas pembangunan yang kita miliki bersama,” terangnya.
(ada/fdl)
