Jakarta –
Nelayan Indonesia telah memiliki payung hukum yang sangat kuat di tingkat undang-undang terkait perlindungan dan pemberdayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Ahmad Yohan, mengatakan banyak langkah yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, baik itu dalam bentuk kebijakan, program, maupun anggaran agar nelayan bisa terlindungi dan berdaya.
“Upaya-upaya tersebut juga didukung langkah-langkah yang secara paralel dilakukan para pemangku kepentingan termasuk HNSI,” ujar Ahmad Yohan dalam keterangan resminya, Senin (28/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini, lanjut Yohan, upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan semakin mendapatkan momentum dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 27 Maret 2025.
“Kita tahu persis, sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Nelayan, salah satu strategi pemberdayaan nelayan adalah penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha. Saya kira, terbitnya Inpres 9 tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), menjadi milestone berikutnya yang wajib kita optimalkan untuk semakin meningkatkan taraf hidup nelayan kita,” tegas Yohan.
ADVERTISEMENT
Terkait hal yang sama, Wakil Ketua Umum DPP HNSI Agus Suherman menambahkan, dalam mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 pihaknya sedang melakukan konsolidasi secara menyeluruh terkait identifikasi dan pemetaan desa di sektor perikanan dengan melibatkan seluruh perangkat yang dimiliki HNSI, mulai dari DPP sampai pengurus kabupaten/kota.
“Koperasi adalah soko guru perekonomian rakyat. Jadi inisiatif Bapak Presiden dengan KDMP tentunya harus dimanfaatkan sebagai momentum penguatan ekonomi rakyat. Di sektor perikanan, nelayan kecil harus menjadi prioritas utama, yaitu nelayan buruh atau nelayan yang memiliki kapal perikanan berukuran di bawah 5 gross tonase,” ujar Agus.
Agar tujuan besar itu mendapat hasil yang optimal, menurut Agus, proses teknis dan dukungan aspirasi dari bawah memegang tahapan yang sangat krusial.
“Ada istilah ‘the devil is in the details’. Artinya turunan teknis memegang peranan kunci untuk kesuksesan sebuah kebijakan. Perlu ditanya dan dijaring betul, apa yang diinginkan nelayan kita, dan bagaimana strategi mengembangkannya,” jelas Agus.
Terlebih, lanjut Agus, target pemerintah untuk Koperasi Merah Putih ini cukup besar yaitu sebanyak 80.000 koperasi.
“Selanjutnya menurut rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khusus untuk sektor kelautan dan perikanan setidaknya akan disinergikan 20.000 kelompok usaha di sektor kelautan dan perikanan yang sudah ada menjadi 2.000 calon KDMP baru. Ini adalah sebuah pekerjaan kolosal,” tandas Agus.
Oleh karena itu, Agus kembali menegaskan HNSI siap bermitra dengan pemerintah khususnya dengan KKP serta kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksaan program Koperasi Desa Merah Putih ini.
“HNSI akan membantu menyerap seluruh aspirasi nelayan di seluruh desa pesisir kita. Insya Allah dengan kolaborasi dan kerja sama yang baik, niat mulia ini dapat mewujudkan tujuannya,” pungkas Suherman.
(fdl/fdl)
