Jakarta –
Mewakili konstituensi Southeast Asia Voting Group (SEAVG) dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, Bank Indonesia mendorong pentingnya peran organisasi internasional di tengah ketidakpastian ekonomi global imbas kebijakan tarif Presiden Donald Trump.
Untuk diketahui, pertemuan ini berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada 22-26 April 2025. Dalam hal ini Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin delegasi RI pada pertemuan tersebut.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan, dalam kesempatan itu Perry Warjiyo sempat menyampaikan tiga hal penting yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan global.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, BI menegaskan perlunya peran aktif organisasi internasional terutama IMF untuk menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global.
“Sebagai lembaga yang mewakili suara kolektif dari 191 negara anggota, IMF memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespons tantangan bersama yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global,” jelas Ramdan dalam keterangan resmi BI, Sabtu (26/4/2025).
ADVERTISEMENT
Kedua, menurutnya BI juga menyampaikan bagaimana ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based.
“BI menyambut baik guidance IMF dalam mendorong intraregional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan domestik,” jelas BI.
Ketiga, Ramdan mengatakan BI juga menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara.
“BI menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga,” terangnya.
Oleh karenanya, BI turut menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota.
“Dalam merespons kondisi ekonomi global tersebut, pada pertemuan G20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi mengatasi tantangan global,” papar Ramdan.
Di luar itu, dalam pertemuan IMF para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Global Policy Agenda (Agenda Kebijakan Global) yang mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah tingginya ketidakpastian global.
Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, IMF merekomendasikan tiga kebijakan utama. Pertama menyelesaikan ketegangan perdagangan secepat mungkin melalui kesepakatan antar negara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem yang stabil dan adil agar manfaat perdagangan tersebar secara merata.
Kedua, menjaga stabilitas dengan memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral, dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. Ketiga, mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.
(igo/eds)
