Jakarta –
Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro menyebut pendapatan perusahaan dari penjualan minyak kayu putih mengalami penurunan usai pandemi Covid-19. Hal itu ia ungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perhutani bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Pada waktu pandemi Covid-19, Wahyu menerangkan, penjualan kayu putih Perhutani menyumbang ke pendapatan perusahaan sebesar Rp 150 miliar. Namun, kini kayu putih tidak lagi memiliki pangsa pasar sebesar pandemi.
“Kayu putih, memang begitu Covid selesai, ini jadi nggak laku kayu putih kami. Nggak mungkin juga kami berdoa COVID-19 datang lagi,” kata Wahyu dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Daat ini, Wahyu mengaku Perhutani memiliki sekitar 300 ribu ton kayu putih dengan nilai ekonomis Rp 60 miliar. Sementara kapasitas penjualan yang dimiliki perusahaan hanya sebesar 4 ton kayu putih.
Wahyu menyebut, butuh sekitar tujuh tahun untuk menghabiskan stok kayu putih yang dimiliki Perhutani saat ini. Namun begitu, ia tengah mengkaji produk hilirisasi kayu putih untuk kembali mendapat pangsa pasar yang besar.
ADVERTISEMENT
“Ini kami mencoba ke Direktur Komersial untuk cari model hilirisasi kayu putih ini, bisa dibikin apa sih kayu putih ini,” jelasnya.
Adapun sepanjang tahun 2024, pendapatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu juga tercatat stagnan yakni sebesar Rp 5,5 triliun di tahun 2024 dan 2023. Namun, angka tersebut juga naik 2,5% jika ditinjau sejak lima tahun terakhir. Perhutani juga membidik pertumbuhan pendapatan tahun ini menjadi sebesar Rp 5,7 triliun.
Sementara laba bersih Perhutani tercatat menurun secara tahunan, yakni menjadi sebesar Rp 303 miliar sepanjang tahun 2024 dari Rp 502 miliar di 2023. Namun, tercatat peningkatan laba bersih masih sebesar 6,7% jika ditinjau lima tahun terakhir.
Wahyu menambahkan, penurunan laba tahun 2024 terjadi akibat meningkatnya gejolak politik dan ketidakpastian ekonomi yang berimbas pada industri kehutanan.
“Banyak perusahaan kehutanan yang sulit untuk meneruskan bisnisnya, karena situasi gejolak politik dan pergerakan ekonomi yang cukup luar biasa,” tutupnya.
(kil/kil)
