Jakarta –
Penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada enam bulan pertama masih terbilang cukup tinggi. Namun masalah ekonomi menjadi tantangan terbesar pemerintah saat ini.
Berdasarkan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT), sebanyak 74,6 persen masyarakat menilai positif kinerja Presiden Prabowo, sementara 15,4 persen memberikan penilaian negatif. Untuk Wakil Presiden Gibran, angka kepuasan mencapai 73,5 persen, dengan 14,2 persen penilaian negatif.
Meski demikian, terjadi sedikit penurunan dibandingkan periode 100 hari pertama pemerintahan. Saat itu, tingkat kepuasan terhadap Prabowo mencapai 83,4 persen dan Gibran 78,2 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Survei IDSIGHT dilakukan dengan menganalisis tanggapan terhadap konten media sosial di Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan TikTok sepanjang 6-15 April 2025. Keempat platform tersebut dipilih karena merupakan media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.
Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa mengatakan kinerja ekonomi menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini. “Kinerja Presiden Prabowo pada enam bulan pemerintahan dinilai positif hingga 74,6 persen, dengan tantangan soal ekonomi dan aspek komunikasi kebijakan publik,” ujarnya di Jakarta, Minggu (27/4/2025).
ADVERTISEMENT
Menurut Johan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga menyentuh Rp17.000 serta gejolak di bursa saham turut memperburuk sentimen publik. Kekhawatiran masyarakat soal kenaikan biaya hidup, sulitnya mencari kerja, serta keresahan generasi muda yang muncul dalam gerakan #KaburAjaDulu memperlihatkan tantangan ekonomi yang nyata.
Selain itu, tekanan eksternal seperti perang dagang global akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump juga diperkirakan memperburuk situasi ekonomi nasional. Hal ini berpotensi menghambat berbagai program prioritas yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) yang memerlukan anggaran besar.
Dalam upaya memperbaiki komunikasi publik, Prabowo telah mengambil sejumlah langkah, termasuk menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara presiden. Sebelumnya, Prabowo sempat mengakui adanya kelalaian Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait pernyataan kontroversial soal insiden teror kepala babi di kantor media Tempo.
Pemerintah juga dihadapkan pada sorotan publik terkait janji penciptaan 19 juta lapangan kerja di tengah maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kekhawatiran akan dampak negatif dari masifnya penggunaan kecerdasan buatan (AI).
Isu lain yang mencuat adalah perlunya regulasi untuk perlindungan pekerja kreatif serta tuntutan penyelesaian RUU Perampasan Aset yang dinilai penting dalam memberantas korupsi. Masyarakat berharap pemerintah dapat menunjukkan ketegasan lebih terhadap para pelaku korupsi di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi.
(rrd/rir)
